Studi kasus UI, UGM dan IPB
Kampus terpadu, itu mungkin trend yang ada untuk menyatukan beberapa fakultas yang semula tersebar di berbagai tempat untuk kemudian dijadikan satu lokasi. Tapi ungkapan itu mungkin tidak berlaku bagi ketiga universitas yang masuk 5 besar di Indonesia UI, UGM dan IPB. Dibangunnya kampus UI di Depok bukan untuk menyatukan lokasi fakultas di bawah UI tapi pengembangan UI yang sudah tidak bisa jika harus tetap ada di Salemba. Jika sekarang masih ada fakultas yang melaksanakan belajar mengajar di Salemba tak lain karena tuntutan lokasi harus ada disana. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran gigi mau tidak mau harus dekat dengan RS pendidikan yaitu RSCM. Demikian pula program studi MTI,MM dan Isipol yang mana stakeholder yang terlibat banyak dari kota Jakarta sendiri.
Sejarah yang mirip juga terjadi di IPB. Pemindahan dari Baranangsiang ke Dramaga tak lain karena kampus ini perlu pengembangan wilayah terlebih untuk laboratorium lapangan (maklum saja perguruan tinggi pertanian yang butuh lahan praktek) yang tidak akan terakomodasi jika masih berada di dalam kota.
Agak lain dengan UGM yang sejak awal diberi lahan untuk dikembangkan di daerah sekitar Sekip oleh Kesultanan Jogja (kalau tidak salah).
Ditinjau dari sudut mata transportasi, maka kampus UGM yang sejak awal sebagai kampus terbuka maka bisa dibilang hampir tidak ada kendala bagi mahasiswa dan stakeholder lain untuk menjangkau tiap-tiap fakultas atau lembaga lain di UGM. Angkutan kota baik bis kota maupun angkutan lain masuk ke UGM melalui outer ringroadnya UGM dan hampir tidak ada lembaga UGM yang tidak terjangkau angkutan.
Yang serupa dan sebangun adalah IPB dan UI. Kedua perguruan tinggi ini menerapkan sistem kampus tertutup alias hanya yang berkepentingan yang masuk ke dalam kampus ini. UI memiliki sebuah shelter untuk bis kota, taksi dan angkot serta dua buah stasiun KRL yaitu stasiun UI dan pondok cina. Dari ketiga pintu masuk inilah mahasiswa dan stakeholder masuk ke dalam kampus. dari dalam kampus sendiri telah menyediakan alat transportasi berupa bus kampus untuk menuju ke tempat yang diinginkan dengan gratis karena untuk pemeliharaan bis ini sudah termasuk dalam SPP yang dibayar setiap bulan. Namun pada jam-jam tertentu okupansi bus kampus ini terlalu tinggi sehingga membuka peluang adanya ojek sepeda motor bagi yang mau untuk mengeluarkan uang lebih dan waktu yang mengejar.
Lain lagi dengan kampus IPB. Dengan kampus yang cukup luas namun mahasiswa dan stakeholder lain hanya punya dua pilihan untuk menuju ke lokasi yang diinginkan. jalan kaki bagi yang cukup kuat jalan hingga lebih 1 km (jarak titik terjauh terukur dari pintu masuk utama maupun tidak resmi seperti ‘tembok berlin’) atau menggunakan ojek dengan biaya sekali jalan 2000 perak. Fihak kampus sendiri mempunyai bis tetapi ini digunakan hanya oleh dosen dan staf karyawan IPB bukan mahasiswa untuk antar jemput berangkat pulang atau sebagai bis wira-wiri dan kampus Baranangsiang dengan Dramaga.
