from 771 to 177

Yang ini bukan angka togel tapi soal peringkat webometrics. Beberapa waktu yang lalu disadari atau tidak ternyata institusiku punya peringkat 771 atau peringkat ke-3 se Indonesia. Karena berkeinginan untuk menjadikan sebagai world class research institution, big boss pengen agar angka 771 bisa berubah menjadi 177.

Kini angka itu mulai menanjak menjadi 659 dan ada target dalam waktu 3 bulan raihan 177 bisa dicapai.

Kesibukan melanda pengurus web. Tak kurang Romi Satria Wahono diundang untuk memberikan pencerahan, tips dan trik menaikkan webometrics. Sebuah pekerjaan besar sudah selayaknya didukung oleh semua unsur yang ada di dalam.

inilah insitusi kami litbang

matematika calon pasangan (capres dan cawapres)

Tulisan ini hanya mencoba me-matematika-kan politik semata. Memasangkan capres dan cawapres menggunakan metode faktorial

Mega – Prabowo : terus terang rada ngeri, tirani militerism (?)
Mega – HNW : ga mungkin. Banteng bisa terima tapi kader PKS ogah
Mega – SBY : ga mungkin. lagi jothakan koq
Mega – JK : rada ga mungkin, sama2 pengen jadi capres
Mega – HB X : mungkin pasangan cukup ideal
Mega – ? : ada ide?

SBY – JK : bukan cuma pisah ranjang, udah talak tiga
SBY – HNW : lumayan cocok
SBY – HR : katanya chemistrynya nyambung tapi PKS terima ga?
SBY – Prabowo : Hah! jangan2 ntar jadi ada wajib militer 🙂
SBY – HB X : boleh juga tuch
SBY – ? : ada ide?

HNW – HR : partai islam moga2 mau ndukung, tapi apa cukup?
HNW – Prabowo : komplementer nich
HNW – JK : Anis Matta bisa2 keluar dari PKS :))
HNW – HB X : wah, bisa cool kali ya….
HNW – ? : ada ide?

JK – HB X : wah orde baru bisa kembali nich
JK – Prabowo : jadi gimana ya? Orba juga kayaknya.
JK – HR : hmmmm mbuh!
JK – ? : ada ide?

antrian BLT

Tak pikir tadinya ada kecelakaan koq jalan depan Babakan Raya IPB begitu macetnya, kalau hanya ulah angkot ga mungkin separah ini. Bergerak sedikit demi sedikit hingga depan Zona Computer ternyata hanya antrian penerima BLT di Kantor Pos Darmaga.

prasyarat

Terkadang hidup ini penuh dengan prasyarat. Bisa ini kalau udah ngelakuin itu. Contoh simple boleh mengendarai kendaraan kalau udah punya SIM. Boleh punya SIM kalau udah dewasa. Dibilang dewasa udah punya KTP.

Pengalaman kecil sewaktu mengurus akte kelahiran anak kedua. Prasyarat yang harus aku penuhi adalah :

1. masukin anak ke KK (katanya biar punya NIK dulu, its OK)
2. KK yang udah ada nama anak yang mo dibuat akte
3. ngisi form (ya jelaslah)
4. surat lahir (ya jelaslah biar ketahuan siapa)
5. fotokopi KTPku dan istri (ya jelaslah biar ketahuan siapa orangtuanya)
6. fotokopi akte nikah (biar jelas legalitasnya khan)
7. KTP saksi (bisa dipahami maksudnya)

dalam waktu 10 hari akte udah kelar, alhamdulillah mesti di dinding kantor catatan sipil ditulis bebas biaya pembuatan akte kelahiran tetep aja petugas minta upah ngetik. Busyet dah budaya korup masih ada.
Anak udah punya akte kini giliran memasukkan dia ke daftar tunjangan 🙂 lumayan khan.
Prasyarat yang harus aku penuhi adalah :

1. fotokopi akte anak (ya jelaslah buat pembuktian)
2. KP4 yang anak dimaksud udah masuk.
3. fotokopi akte nikah (ga mudeng aku kenapa harus juga)

Kenapa sich akte nikah masih harus dicantumkan. Keberadaan akte kelahiran anak khan ada syaratnya yaitu akte nikah. Kenapa juga masih ditanyakan lagi.Bukankah ini hanya birokrasi sampah yang buang-buang waktu tenaga dan sumberdaya saja.

format NIK

belum lama ini ngurus KTP yang udah habis sekalian KK dan akte kelahiran anak kedua. Setelah jadi KTP dan KK aku perhatian ada yang lain dari format NIK orang yang lahor dibulan september dengan bulan-bulan lainnya.

NIKku 33xxxx.230219xx.0001 (lahir tanggal 23 febr)
NIK anak pertama 33xxxx.180120xx.0003 (lahir 18 januari)
NIK istriku 33xxxx.620919xx.0001 (lahir 22 september)
NIK anak kedua 33xxxx.560920xx.0001 (lahir 16 september)

Sekiranya segmen kedua itu tanggal lahir seharusnya NIK istriku 220919xx dst dan NIK anak kedua 160920xx dst.
==================================================
* pencantuman x adalah edited untuk mengaburkan saja

Kenapa ya koq yang lahir bulan september formatnya lain?

jaipong

UU Pornografi dan Pornoaksi belum genap setahun sudah meminta korban. Korban pertama justru ambigu dari perbincangan dan perdebatan keberadaan UU ini yaitu tari daerah.

Tarik ulur keberadaan seni/budaya untuk tidak dimasukkan sebagai bagian dari pornografi dan pornoaksi berujung pada ditetapkannya seni dan budaya bukan pornografi dan pornoaksi. Awal dari tarik ulur ini hanyalah seputar koteka dan pakaian adat suku-suku di Papua dan budaya Bali. Sangat mungkin tidak terpikirkan apa yang ada di depan mata seperti tarian dari Jawa.

Seandainya pelontar gagasan penganuliran 3G (goyang, geol dan gitek) berasal dari partai nasionalis atau independen, suara sumbang yang berkomentar tidak separah saat ini.

Sekarang khalayak tinggal melihat bagaimana akhir dari polemik ini, akankah 3G dihilangkan dari tarian jaipong atau keputusan bersama dalam UU pornografi dan pornoaksi dihormati.

Bahasa Media

Bahasa Media

Sebuah berita kebetulan menyangkut desa tempat tinggal dulu sebelum merantau, dimuat di sebuah harian lokal Jawa Tengah Suara Merdeka. Walau sudah ada versi online namun ternyata berita yang akan dikutip berikut tidak ditemukan di versi onlinenya, Jadi terpaksa ketik ulang dari SM jumat 9 januari 2009

Bantuan PAUD Diduga Disunat
Purworejo-Lima sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapat bantuan pemerintah masing-masing Rp.25juta. Diduga dana bantuan tersebut disunat 10%.
Rudy, warga Jono, Bayan, menuturkan, bantuan diberikan kepada lima sarana PAUD di kecamatan Bayan, Bener, Bruno, Purwodadi dan Purworejo. Untuk wilayah Bayan, yang menerima bantuan tersebut TK Aisyiyah Desa Jono yang kebetulan istri dia kepala sekolah. Sebelum dana cair, kebetulan istrinya berangkat haji, belum lama ini.

Sebagai media lokal tak ayal warna logat dan bahasa daerah kental mewarnai pemberitaan. Namun sebagai mediapun terlebih yang berbahasa Indonesia punya kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan sekedar pengindonesiaan bahasa daerah. Menilik dari tutur bahasa yang digunakan dalam berita diatas, sangat kentara bahwa kontributor berita hanya sekedar mengindonesiakan tutur bahasa jawa sehari-hari dan jauh dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seandainya boleh memperbaiki, mungkin akan lebih nyaman didengar di telinga orang Indonesia yang bukan berasal dari Jawa.

Lima sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -singkatan yang dipanjangkan harus huruf kapital- mendapat bantuan dari pemerintah masing-masing 25 juta rupiah -penulisan rupiah jika disingkat maka ada dibelakang-. Diduga ada bantuan tersebut disunat 10%.
Menurut saksi, Rudy warga Jono, Bayan -posisi Rudy dalam berita harus disebutkan- bantuan tersebut diberikan kepada lima sarana PAUD yang ada di kecamatan Bayan, Bener, Bruno, Purwodadi dan Purworejo. Wilayah Bayan diwakili oleh TK Aisyiyah Jono dimana Sadmi -istri Rudi- (memanusiakan posisi kepala sekolah, tidak sekedar kebetulan belaka) menjabat sebagai kepala sekolah. Saat dana cair Sadmi sedang menjalankan ibadah haji -berangkat haji, naik haji bukan bahasa baku-

kritisi

Ga banyak birokrat (yang sekedar PNS bawahan atau udah jadi pejabat) yang bisa bikin blog untuk kemudian mengkritisi ‘badan’nya sendiri.

Dua diantara yang aku tahu ada PNS ngeblog yang mau ‘menampar’ korps-nya sendiri karena mungkin masih punya hati nurani adalah :

Eddy Satriya (eddysatriya.blogspot.com)
PNS gila (yang ini aku ga tahu nama sebenarnya, tapi yakin dia PNS)